Hak Membuka Tanah

APA ITU HAK MEMBUKA TANAH?

Hak membuka tanah adalah hak yang dimiliki oleh warga negara indonesia untuk  membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

lALU BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH HAK MEMBUKA TANAH?

Adapun prosedur dan syarat ketentuan untuk memperoleh hak membuka tanah

PEMBERIAN IJIN MEMBUKA TANAH
No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)	I. PERSIAPAN Menerima dan memeriksa permohonan yang memenuhi syarat antara lain : Warga Negara Indonesia (WNI) Dewasa Warga Setempat Penggunaan tanah untuk pertanian Belum pernah mendapat/menerima ijin membuka tanah II. PELAKSANAAN. Melakukan pemeriksaan lapang dengan memperhatikan keserasian kemampuan tanah, status tanah, dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Menerbitkan ijin membuka tanah yang memuat, antara lain : luas maksimal 2 Ha jangka waktu 3 tahun larangan pengalihan memelihara dan menambah kesuburan tanah menggunakan dan mengambil manfaat sanksi administratif permohonan hak atas tanah (sertifikat) setelah 3 tahun Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan ijin membuka tanah. III. PELAPORAN Bupati/Walikota melaporan pelaksanaan penerbitan ijin membuka tanah kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional memalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat.	Surat Keputusan Ijin Membuka Tanah Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah.
3.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi.
4.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
5.	Undang-undang Nomor 23 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

APA ADA NILAI PANCASILA YANG MUNCUL DALAM PEMBAHASAN?

tentu ada nilai pancasila yang muncul, sila ke-5 muncul disini karena pemerintah memberikan hak untuk setiap warga negara untuk membuka tanah sebagai media untuk penghidupan mereka dengan bercocok tanam di tanah yang mereka buka dengan menjalanjkan kewajiban mereka untuk mendapat hak nya setelah memenuhistandar mekanisme ketatalaksanaan membuka tanah

TERUS, BAGAIAMANA CARA MENDIDIK MASYARAKAT DENGAN HAL TERSEBUT?

caranya ialah dengan mensosialisasikan meknisme ketatalaksanaan cara membuka tanah dan lainnya, kurang nya sosialisasi seperti ini akan membuat masyarakat lemah bila tanah yang mereka buka tanpa tercatat di Badan Pertanahan Nasional saat ada perusahaan atau pemerintah yang ingin menggunakan lahan tersebut untuk pembangun pabrik dan infrastruktur lainnya

Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahaan.

Dalam hal ini kewenangan yang dilimpahkan tersebut hanya terbatas pada wewenang administratif saja, sedangkan wewenang politik masih tetap berada pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpaduan antara Sentralisasi dengan Desentralisasi.

Dasar hukum yang mengatur dekonsentrasi tercantum dalam PERMEN Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi.

Beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi, antara lain;

• Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
• Pelayanan pajak di setiap daerah
• Penyelenggaraan dinas perhubungan
• Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES kepada gubernur

Tujuan Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan sistem dekonsentrasi tentu ada beberap tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi, adapun beberapa tujuan dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan tingkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik.

2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum

Pembangunan dan pelayanan kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanaan pengelolaan dan pelayanan kepentingain publik.

3. Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik.

4. Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional

Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksana secara berkesinambungan.

5. Menjaga Keutuhan NKRI

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintah pusat. Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antar daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.